JAKARTA (Waspada): Anggota Komisi VI DPRRI Nasril Bahar mendukung langkah Serikat Pekerja Logam, Elektronik Dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP.LEM-SPSI) PT Inalum untuk menolak rencana pemerintah mengalihkan pasokan listrik dari Inalum ke PLN sebesar 210 MW, guna mengatasi pemadaman listrik di Sumatera Utara.
Nasril mempertanyakan sikap pemerintah yang dinilainya hanya mengorbankan Inalum karena kegagalan PLN mengatasi pemadaman listrik di Sumut. " PLN yang gagal mengatasi listrik, kok Inalum yang baru kita ambilalih dikorbankan," ujar Nasril Bahar pada rapat dengar pendapat Komisi VI DPR RI dengan SP LEM SPSI Inalum, Kamis (27/11) di Gedung DPR Jakarta.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumatera Utara III ini sangat kecewa karena pemerintah masih saja memanfaatkan kegagalan untuk pencitraan.
Kegagalan pemerintah, dalam hal ini PLN untuk mengatasi pemadaman listrik, begitu gampang menyatakan mengalih listrik dari Inalum ke PLN. " Demi pencitraan dikorbankan Inalum. Seharusnya PLN itu dievaluasi, kok tidak mampu memenuhi pasokan listrik di Sumut, padahal PLN selalu minta penambahan anggaran dan subsidi. Kita harus evaluasi PLN," tukasnya sembari menawarkan agar Komisi VI DPR menjadwalkan pemanggilan PLN.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga mengingatkan pemerintah akan risiko yang dialami jika pasokan listrik di pabrik aluminium kebanggaan Indonesia itu.
Pengalihan listrik Inalum bukan hanya mengancam kelangsungan hidup ribuan karyawan, tapi Inalum itu bakal rugi besar bila terjadi pemadaman di Inalum akibat kekuarangan pasokan listrik. "Bila pasokan listrik kurang dan terjadi pemadaman di Inalum, katakanlah hanya 2 jam, maka dibutuhkan dana lebih kurang Rp1,5 triliun untuk menghidupkan kembali smelter," tandasnya.
Dalam rapat dengar pendapat Komisi VI DPR RI, Ketua SP LEM SPSI PT Inalum M Ridwan didampingi sekretarisnya Agus Wibowon dan pengurus SPSI Kabupaten Batubara dan SPSI Provinsi Sumut memaparkan berbagai dampak yang akan terjadi bila pemerintah mengalihkan listrik Inalum ke PLN.
Menurut Ridwan, jika listrik Inalum dialihkan sebesar 210 MW ke PLN, maka PLN sudah mendapatkan pengalihan listrik dari Inalum sebesar 300 MW dimana selama ini Inalum sudah mengalihkan listriknya sebesar 90 MW ke PLN. Pengalihan ini tentu berdampak pada produksi Inalum hingga 50 persen dan mengakibatkan 50 persen karyawan tidak produktif, dan berpotensi dirumahkan ataupun kondisi terburuk adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Efek sosial ekonomi yang terjadi akibat pengurangan produksi, tambah Ridwan, akan mengancam terjadinya PHK atas 4 ribu karyawan rekanan PT Inalum.
Hilangnya pendapatan 4 ribu karyawan rekanan, maka ada sekitar 20 ribu jiwa, paparnya, berpotensi meningkatnya angka kemiskinan yang diikuti penurunan kualitas hidup, kesehatan, pendidikan dan timbulnya ganggu keamanan di area sekitar perusahaan. Efek sosial ekonomi secara tidak langsung, menurut Ridwan, melambatnya pertumbuhan ekonomi.
Dia menegaskan, selama ini Inalum telah berkontribusi dalam membantu krisis listrik di Sumut, yang sebenarnya merupakan peran utama PLN. "Menurut kami bila dalam membantu memecahkan masalah, kami pikiri tidak harus menimbulkan masalah lain, seperti berkurangnya lapangan kerja dan dampak sosial,"pungkasnya.
Untuk itu, kami mendesak Pemerintah membatalkan rencana pengalihan listrik Inalum ke PLN, dan jangan menggangu Inalum yang saat ini sedang tumbuh dan berkembang. (aya)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar